Mitra

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Kemenko PMK adalah satu dari empat kementerian koordinator di Indonesia. Kementerian ini membawahi beberapa kementerian lembaga, yaitu: Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lihat website mitra

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

DJSN memiliki tugas utama membantu presiden merumuskan kebijakan umum dan menyelaraskan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. DJSN memberikan kerangka kebijakan umum terkait keanggotaan, iuran, dan tunjangan dari setiap program untuk memandu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sebagai pelaksana program jaminan sosial.
Selain itu DJSN juga ditugaskan untuk memantau dan mengevaluasi implementasi sistem jaminan sosial. Lihat website mitra

SEKNAS FITRA

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) adalah sebuah ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL berbasis di Jakarta yang didirikan pada 1999, yang bergerak sebagai organisasi pengawas (watchdog) yang berfokus pada belanja dan penganggaran pemerintah di tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra bertujuan meningkatkan transparansi pada seluruh proses penganggaran serta meningkatkan keterlibatan warga. Kegiatannya mencakup analisis APBN, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu akuntabilitas anggaran, mengadvokasi transparansi anggaran, serta reformasi hukum untuk membuat regulasi keuangan lebih transparan, akuntabel dan partisipatif. Publikasi Seknas Fitra mencakup Indeks Pengungkapan Alokasi Anggaran Berbagai Kementerian di Indonesia dan Survei Keterbukaan Anggaran Indonesia 2012. Lihat website mitra

Perkumpulan Prakarsa

Perkumpulan Prakarsa - Welfare Initiative for Better Societies - bekerja untuk mengumpulkan dan mengeksplorasi ide-ide inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penelitian independen dan secara aktif melibatkan pemangku kepentingan; melalui analisis dan pembangunan kapasitas pada berbagai isu besar terkait kesejahteraan. Mitra kerjasama Prakarsa mencakup pemerintah, parlemen, otoritas keuangan, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional. Lihat website mitra

Universitas Indonesia

Universitas Indonesia (UI)adalah universitas negeri yang terletak di Depok, Jawa Barat dan Salemba, Jakarta, Indonesia. UI adalah lembaga pendidikan tinggi tertua di Indonesia (yang dahulu bernama Hindia Belanda ketika UI didirikan). UI secara umum dipandang sebagai universitas paling bergengsi di Indonesia bersama-sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada QS World Universities Ranking 2015/2016, UI menduduki peringkat pertama di Indonesia, 79 di Asia, dan 358 di dunia. Lihat website mitra

Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah universitas negeri yang berfokus pada penelitian yang berada di Yogyakarta. UGM didirikan pada 19 Desember 1949, tiga tahun setelah kuliah pertamanya dilakukan pada 13 Maret 1946, dan merupakan lembaga pendidikan tinggi tertua dan terbesar di Indonesia. UGM terdiri dari 18 fakultas dan 27 pusat penelitian, memiliki 68 jurusan S1, 23 jurusan Diploma, 104 S2 dan spesialis, dan 43 program studi doktorat dari Ilmu Sosial hingga Teknik. Prinsip utama UGM adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Lihat website mitra

Prakarsa Desa

Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK), yang juga dikenal dengan nama Prakarsa Desa, bekerja untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penguatan desa-desa di berbagai wilayah di Indonesia. Tujuan akhir dari Prakarsa Desa adalah Pembangunan Nasional Terintegrasi Berbasis Desa dan Daerah, yang dapat dicapai dengan membantu desa-desa dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Inti dari kegiatan Prakarsa Desa dapat dirangkum dalam beberapa area utama: partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa; menghubungkan pemerintah desa dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menciptakan sinergi yang berkelanjutan; mendorong transformasi desa yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi nasional UUD 1945; dan memprioritaskan daerah pinggiran dengan memperkuat desa-desa terdepan/perbatasan.

Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia)

PSIK-Indonesia atau Pusat Studi Islam dan Kenegaraan adalah pusat penelitian independen dan interdisipliner yang didirikan pada tahun 2005. PSIK-Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan dan memajukan pemikiran Islam yang terbuka. PSIK-Indonesia juga membayangkan transformasi masyarakat Islam di Indonesia menuju masyarakat Islam yang demokratis dan menghormati hak-hak sipil. Berdasarkan visi tersebut, PSIK-Indonesia berkomitmen untuk melakukan penelitian interdisipliner tentang topik-topik yang berkaitan dengan Islam, negara, dan humaniora. PSIK-Indonesia juga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembuatan kebijakan dan berusaha untuk menumbuhkan pemahaman yang luas tentang isu-isu Islam dan negara yang didasarkan pada semangat humaniora.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

PSHK atau Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia didirikan pada tahun 1998 di bawah payung Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK). Yayasan ini bermaksud untuk membantu mendorong berbagai upaya reformasi hukum di Indonesia setelah reformasi 1998.
PSHK melakukan berbagai kegiatan penelitian dan advokasi yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan hukum di Indonesia. Dengan rata-rata 10 kegiatan penelitian setiap tahunnya, PSHK telah memiliki reputasi yang baik dalam bidang penelitian bersama dengan beberapa kementerian, lembaga parlemen, dan lembaga peradilan di Indonesia. PSHK juga aktif melakukan kegiatan advokasi hukum bekerja sama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat, terutama dalam isu penegakan hukum, antikorupsi, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidup, keberpihakan pada masyarakat marjinal. Selain itu, PSHK juga secara terus menerus membangun keahlian dan melakukan pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan.

Martabat

Martabat adalah sebuah organisasi yang menyediakan konsultasi hukum dan manajemen untuk masalah jaminan sosial dan kebijakan kesehatan masyarakat. Didirikan pada tahun 2009. Pendiri Martabat kemudian mendirikan www.jamsosindonesia.com; sebuah platform online yang menyediakan informasi tentang pelaksanaan jaminan sosial dan layanan kesehatan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. Mewakili para ahli, pendiri dan direktur eksekutif Martabat juga menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).