Transformasi ekonomi yang tengah berlangsung—yang didorong oleh inovasi digital dan transisi energi—menghadirkan tantangan bagi sistem perlindungan sosial dan tata kelola yang ada. Untuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi dalam tata kelola kecerdasan buatan (AI), serta transisi energi yang berkeadilan, diperlukan kebijakan yang tepat dan memadai. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang inklusif dalam kerangka negara kesejahteraan, proses transformasi ini perlu berfokus pada dukungan bagi warga negara yang membutuhkan perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak mereka. FES, bersama kementerian mitranya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta bekerja sama dengan berbagai organisasi mitra, berkomitmen untuk menjangkau perempuan dan generasi muda melalui berbagai program, berinteraksi secara langsung dengan komunitas-komunitas tersebut, serta mengembangkan rekomendasi kebijakan guna memastikan terwujudnya perubahan sosial yang bermakna.
Mewujudkan masa depan yang berkeadilan gender merupakan tujuan utama. Di tengah masyarakat yang masih bercorak patriarkal, perhatian yang kuat serta kebijakan afirmatif bagi perempuan di Indonesia tetap menjadi agenda yang sangat penting. FES mendukung berbagai kajian, penguatan kapasitas, dan dialog kebijakan yang berfokus pada pekerjaan perawatan (care work), posisi perempuan di sektor informal, serta peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan politik.
Pekerjaan perawatan—baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar—memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia. Namun, kontribusinya masih belum banyak terlihat dan belum mendapatkan pengakuan yang memadai dalam kerangka ekonomi maupun kebijakan di Indonesia. Di Indonesia, pekerjaan perawatan sebagian besar dilakukan oleh perempuan, yang memikul beban tanggung jawab perawatan secara tidak proporsional, terutama dalam pekerjaan perawatan tidak berbayar, seperti mengasuh anak, merawat lansia, dan mengelola rumah tangga. Akibatnya, perempuan di Indonesia menghabiskan waktu yang jauh lebih banyak untuk melakukan pekerjaan perawatan dibandingkan laki-laki. Kondisi ini membatasi partisipasi mereka dalam ekonomi formal, memperdalam ketimpangan gender, serta memperburuk kemiskinan waktu (time poverty). FES bersama organisasi mitra SRI Institute, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), berkontribusi melalui penyusunan riset, pengembangan rekomendasi kebijakan, serta penyelenggaraan platform dialog nasional. Inisiatif ini bertujuan mendorong pengakuan dan inklusi perempuan yang bekerja di sektor perawatan ke dalam sistem jaminan sosial.
Mengintegrasikan pertimbangan iklim dan energi ke dalam agenda pembangunan manusia Indonesia merupakan langkah penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia terkait perubahan iklim, akses energi, dan pembangunan sosial-ekonomi, penanganan isu-isu yang saling berkaitan ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi aspek sosial dan kesehatan masyarakat. Transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan dan rendah karbon merupakan kebutuhan yang mendesak, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Transisi ini juga membuka peluang untuk mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif. Kegiatan FES berfokus pada dampak transisi energi terhadap perempuan dan generasi muda, sekaligus mendorong partisipasi mereka secara bermakna dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Kerangka Riset Kolaboratif yang mencakup kerja sama riset internasional dan program beasiswa diperlukan untuk mendorong penelitian yang berdampak dalam menjawab tantangan global maupun lokal, dengan berfokus pada tema-tema strategis seperti transisi energi, ketahanan pangan, dan ekonomi digital. FES, bekerja sama dengan Katadata Insight Center dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), mendukung terciptanya ruang dialog kebijakan yang inklusif dan terarah dengan melibatkan pemerintah, akademisi, industri, alumni program beasiswa nasional LPDP, dan masyarakat sipil. Dialog ini bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses reformasi ekosistem riset nasional. Tujuannya adalah merumuskan strategi dan mekanisme implementasi untuk mengoptimalkan potensi talenta akademik Indonesia dalam merancang solusi yang inovatif dan berkelanjutan, guna mendukung keberlanjutan, penciptaan lapangan kerja, serta memberikan dampak langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan penguatan ketahanan nasional.
