Sinergi 2025 dan 2030: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berpusat pada Manusia
Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki relevansi dan urgensi yang sama dengan Visi Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN) tahun 2025 bagi negara-negara di kawasan ini. Tujuan global yang tercantum dalam Agenda 2030 merupakan agenda ambisius dalam skala besar yang mencakup 17 tujuan hingga tahun 2030 dan ditetapkan bersama oleh 193 negara anggota PBB pada tahun 2015. Negara-negara ASEAN secara paralel juga mempersiapkan sebuah visi bersama pasca 2015 yang bertujuan untuk memantapkan integrasi dan tujuan pembangunan di kawasan Asia Tenggara secara lebih mendalam, yang kemudian lebih dikenal sebagai Visi Masyarakat ASEAN 2025. Visi ini menjadi peta jalan serta panduan untuk membangun Masyarakat ASEAN yang memiliki stabilitas politik, terintegrasi secara ekonomi, bertanggungjawab secara sosial, berbasis pada aturan, dan berorientasi serta berpusat pada rakyat.
Dalam banyak hal terdapat tujuan dan prioritas dalam Visi ASEAN 2025 yang sejalan dengan Tujuan Agenda Berkelanjutan. Dan karena negara-negara anggota ASEAN juga adalah merupakan anggota PBB yang berkomitmen terhadap Agenda 2030, terdapat kesadaran bahwa untuk mencapai kedua agenda besar tersebut harus melalui berbagai inisiatif baik di tingkat regional maupun nasional. Konteks inilah yang melatarbelakangi diskusi publik dengan judul Mainstreaming SDGs into ASEAN Community Vision 2025 (Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Visi Masyarakat ASEAN 2025) yang diselenggarakan oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) di Jakarta tanggal 6 Agustus 2019.
Dalam pidato kunci yang disampaikan oleh Focal Point Kerjasama FES dan Kemenko PMK, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb. A. Choesni dinyatakan bahwa bersamaan dengan pengadopsian Visi ASEAN 2025, para pemimpin ASEAN juga menekankan pentingnya komplementaritas antara Agenda 2030 PBB bagi Pembangunan Berkelanjutan dengan proses pembangunan Masyarakat ASEAN. Agenda 2030 memiliki berbagai keseragaman dengan upaya ASEAN dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan.
Prinsip Komplementaritas ini yang menjadi kunci dari paparan Rodora Turalde Babaran, Direktur Pembangunan Manusia, Sekretariat ASEAN. Fokus dari Visi ASEAN 2025 adalah "putting people first" yang diturunkan menjadi masyarakat yang berpusat pada rakyat; mendekatkan kesenjangan pembangunan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan dan setara. Seluruh aspek ini selaras dengan inti Agenda 2030 SDGs yang tidak meninggalkan siapapun (leaving no one behind). Dalam Visi ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama (Forging Ahead Together) selain di pilar politik keamanan dan ekonomi; khusus untuk pilar Sosial Budaya terdapat 18 area kunci dan 109 indikator strategis yang banyak mencakup Tujuan SDGs. Penjelasan tentang irisan antara Visi ASEAN 2025 dan Agenda 2030 SDGs ini disampaikan dalam laporan UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) tahun 2017. Identifikasi laporan ini menunjukkan bahwa kemajuan SDGs di kawasan ASEAN cukup terfragmentasi, khususnya yang masih perlu diusahakan adalah langkah penanggulangan perubahan iklim dan pengurangan ketimpangan.
Inisiatif nasional dari negara anggota ASEAN dalam diskusi ini disampaikan oleh Thailand dan Indonesia. Thailand sendiri merupakan negara koordinator ASEAN dalam Kerjasama Pembangunan Berkelanjutan. Ambassador Phasporn Sangasubana, Duta Besar Thailand untuk ASEAN menjelaskan bahwa dalam periode keketuaan Thailand di ASEAN, mereka mencanangkan tema "Memajukan Kemitraan bagi Keberlanjutan". Misalnya di tingkat regional dan internasional Thailand mengkoordinasikan berbagai pusat studi ASEAN yang khusus memfokuskan pada kajian dan pelatihan seputar SDGs dan pembangunan human capital. Selain itu di tingkat nasional yang dilakukan akan semakin meningkatkan pemahaman publik dan meningkatkan pendekatan holistik antara pemerintah dan masyarakat dalam pengarusutamaan konsep "Keberlangsungan" di dalam segala aspek atau "Sustainability of Things".
Pengalaman Indonesia untuk pengarusutamaan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Nasional disampaikan oleh Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, Staf Ahli Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan. Target dalam SDGs diturunkan menjadi berbagai inisiatif di tingkat lokal dan nasional melalui Kemitraan Multi -Pihak dan kerjasama lintas-sektoral; melalui sumber pembiayaan yang menggabungkan berbagai alternatif pembiayaan inovatif dan non-konvensional. Yang juga menjadi capaian Indonesia di tingkat internasional adalah sistem monitoring dan konsultasi yang komprehensif yang disampaikan dalam Voluntary National Review (VNR) secara berkala di PBB.
Sementara itu, Dr. Atnike Nova Sigiro, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan menyoroti peran kelompok masyarakat sipil dalam ASEAN selama ini, termasuk dalam inisiatif mencapai SDGs. Sesuai dengan semboyan ASEAN 2025, kelompok masyarakat sipil mendapatkan pengakuan di dalam ASEAN. Namun dalam realitanya baru pilar sosial budaya yang lebih sering lebih memberikan kesempatan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil; misalnya untuk isu anak dan perempuan. Masyarakat sipil memiliki kontribusi yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai pembangunan yang berkeadilan. Namun seringkali inisiatif dan capaian SDGs di tingkat akar rumput yang dilakukan oleh masyarakat sipil tidak tercatat dengan baik. Menurut Atnike sesuai dengan semboyan ASEAN, jangan ada organisasi masyarakat sipil yang tidak diikutkan (leave no civil society behind) dalam perjalanan menuju visi masyarakat ASEAN.
Sebagai penutup, semua negara ASEAN sepakat bahwa untuk mencapai Visi 2025 harus berjalan seiring dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; hanya strategi tiap negara beda-beda. Dalam harmonisasi dan sinergi untuk mencapai baik Agenda Komunitas ASEAN 2025 dan Agenda 2030 diperlukan lebih banyak diskusi antar berbagai pihak di di ASEAN untuk mencapai tujuan bersama.
Friedrich-Ebert-Stiftung
Indonesia Office
Jl. Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta Selatan 12730
Indonesia
