Kontribusi FES pada Pertukaran Delegasi Jerman-Indonesia tentang Persiapan Menghadapi Revolusi Industri 4.0
Perdebatan di Indonesia tentang revolusi industri keempat menjadi perhatian yang mendesak di semua level pemerintahan dan masyarakat sipil. Ketika sebagian pihak mengkhawatirkan peningkatan pengangguran dan gangguan sosial, pemerintah telah berjanji untuk menjadikan Indonesia pusat - digital di kawasan dan menciptakan peluang kerja baru.
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) telah bekerja dengan para mitra lokal untuk memaksimalkan peluang ini dan merancang jalan untuk transisi yang adil. Pada konferensi di bulan April 2017, FES mengundang pemerintah Jerman serta -negara lain, perusahaan dan perwakilan buruh untuk saling berbagi pengalaman dalam transformasi digital dan bagaimana menjadikannya bermanfaat bagi kaum pekerja.
Konsep dari Work 4.0 merujuk pada penyebarluasan otomatisasi dan digitalisasi dari ekonomi dan pasar tenaga kerja, serta dampaknya bagi pekerja. Ada banyak perdebatan tentang persoalan ini. "Semua telah sepakat bahwa perubahan transformatif yang tidak dapat diubah ke semula telah datang, namun ada berbagai pendapat yang berbeda mengenai hal itu," ucap Direktur Residen Sergio Grassi.
Topik tentang otomatisasi dan digitalisasi ekonomi menjadi jantung kompetensi dan keyakinan dari Friedrich-Ebert-Stiftung.
Beberapa pihak telah menunjukkan kekhawatiran, bahkan ketakutan mereka, akan bencana digital yang akan datang, dengan merajalelanya pengangguran akibat para pekerja keras yang menjadi usang karena digantikan oleh mesin, robot dan intelegensi artifisial. Lainnya menganggap ini suatu peluang untuk penemuan ulang digital, dengan Indonesia melompat jauh ke tahapan perkembangan industri untuk muncul sebagai pusat regional bagi kegiatan ekonomi digital.
Topik ini menjadi jantung kompetensi dan keyakinan dari Friedrich-Ebert-Stiftung. "Jerman memiliki beberapa pengalaman tentang topik ini, dengan pendekatan multi-pemangku kepentingan dari White Paper tentang Work 4.0," kata Grassi. Dokumen tahun 2017 itu diproduksi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial Jerman yang bekerja pada isu masa depan pekerjaan, pembelajaran seumur hidup, ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan, digitalisasi dan pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya (tautan: www.bmas.de/EN/Services/Publications/a883-white-paper.html). Dokumen tersebut dirancang melalui konsultasi dengan mitra-mitra sosial, asosiasi, dunia bisnis dan akademisi, serta masyarakat.
"Prosesnya menghasilkan beberapa pelajaran berharga," katanya. "Dan pada bulan April 2017 kami mendapat kesempatan untuk membagikan sebagian dari pembelajaran ini di dalam konferensi dua hari bertajuk Work 4.0 - Ekonomi Digital dan Dampaknya pada Pekerjaan."
Kegiatan ini menghadirkan para pemberi kerja, pekerja, dan pembuat kebijakan dari Indonesia, Jerman dan negara-negara lain, termasuk juga organisasi internasional, untuk melakukan diskusi yang konstruktif tentang bagaimana melangkah ke depan sembari menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. "Iniadalah kesempatan yang baik bagi FES untuk mempererat relasi kerja kami dengan Kementerian Tenaga Kerja, dan untuk mendorong dialog antara mitra sosial," kata Grassi.
Perwakilan dari Serikat Pekerja Logam IGMetall Jerman dan sektor lainnya merefleksikan pengalaman mereka sendiri dalam mengawal hak-hak pekerja di masa pergolakan teknologi. Ada pandangan yang tegas tentang kebijakan pekerjaan dari aplikasi transportasi Go-Jek.
Perusahaan yang telah mempekerjakan 400.000 pengemudi dalam tiga tahun ini adalah contoh menonjol dari bagaimana bisnis berbasis teknologi telah mengubah pasar kerja. Perwakilan pekerja di konferensi Work 4.0 berkomentar bahwa mereka berkontribusi pada perusahaan sebagai karyawan tapi dimaknai sebagai 'mitra' oleh perusahaan induk.
Namun, kegiatan tersebut memberi mereka kesempatan untuk mengkonfrontasikan perusahaan dengan persepsi mereka, serta mendengar kisah dari sisi para eksekutif: misalnya, bahwa Go-Jek tidak memiliki sumber daya untuk mendirikan relasi formal pemberi kerja-karyawan. Bahkan, mereka menyampaikan bahwa sebenarnya model bisnis mereka dan ketersediaan dari kerja fleksibel seperti ini tergantung pada status informalnya.
"Dengan kedua pihak sanggup untuk berbicara, forum ini setidaknya memberi ruang bagi tiap pihak untuk mendengar dan mengakui tantangan serta hambatan yang dihadapi oleh satu sama lain, bahkan jika tidak ada solusi jangka panjang pasti yang final," kata Grassi.
FES pertama kali mendirikan kantornya di Indonesia tahun 1968 dan telah bekerja di berbagai bidang. Negeri mayoritas Muslim tapi juga multi-religi ini terdiri dari ribuan pulau dan lebih dari 700 bahasa. Keberagaman dalam persatuan di tingkat nasional seharusnya dipererat sesuai dengan prinsip Pancasila, semboyan yang serupa dengan inklusi di tengah keragaman. Namun, polarisasi politik identitas yang meningkat belakangan ini - suatu tren yang bisa diamati secara global - telah meningkatkan kekhawatiran bahwa toleransi di Indonesia sedang terancam.
Dengan PSIK sebagai mitra NGO, FES menerbitkan satu buku di tahun 2017 tentang contoh hidup dari toleransi di berbagai komunitas di Indonesia bertajuk 'Indonesia Zamrud Toleransi'. Buku ini muncul pada saat ketika ada serangan balik terhadap Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, selama kampanyenya yang kemudian gagal di Pilkada untuk gubernur Jakarta. Ahok dikutip mengatakan bahwa al-Quran digunakan untuk mencegah umat Muslim memilih seorang etnis Cina seperti dirinya. Kelompok konservatif Islam termasuk para ulama, dengan dukungan dari berbagai organisasi Islam, menuduh Ahok telah menghina Islam, dan memobilisasi sekitar 500.000 orang pada 2 Desember 2016, menjadikannya demonstrasi jalanan terbesar dalam sejarah Indonesia.
FES terus mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya. Ketua tim yang menghimpun kisah-kisah sukses tentang toleransi ke dalam satu buku, Yudi Latif, telah bekerja di tingkat kementerian di Istana Presiden. Yudi telah mengadvokasi Pancasila yang modern dan mengakar rumput, yaitu bekerja melalui contoh-contoh di tingkat akar rumput dan mencari umpan balik di tingkat bawah.
Satu contoh untuk mengilustrasikan ini, kata Grassi, adalah sekelompok perempuan berprofesi sebagai dokter anak yang mendekati FES, menanyakan bagaimana mereka bisa bantu mengatasi intoleransi serta mempromosikan inklusi dan keberagaman di masyarakat sipil. "Sangat memotivasi untuk melihat kelompok para professional ini, yang mungkin sebelumnya tidak terlalu tertarik dengan politik, sekarang melihat kemungkinan bagi masyarakat sipil untuk membuat dampak."
FES juga telah bekerja dengan mitra-mitra lokal tentang pertumbuhan kota. Indonesia mengalami urbanisasi yang berkembang pesat, dan perencanaan perkotaan di banyak kota fokus pada prinsip-prinsip Smart City. Namun, konsep Smart Citymengutamakan kepentingan teknologi dan konstruksi serta beberapa investor swasta. Sebaliknya, perlindungan data dan khususnya aspek-aspek sosial dari pembangunan perkotaan justru dikesampingkan seiring dengan penurunan makna pada fungsi sosial kota.
Oleh karena itu, FES mendorong diskusi kritis tentang model perencanaan pusat dari atas-bawah (top-down) yang sudah mapan untuk mendukung pendekatan yang lebih partisipatoris dan berasal dari para pemangku kepentingan.
"Kami ingin mendemistifikasi model Singapura," kata Grassi, merujuk pada konsep yang dianut luas di Asia Tenggara bahwa negara-kota berteknologi tinggi tersebut adalah contoh regional terbaik untuk pembangunan. Struktur pemerintahan, kepemilikan tanah dan kompleks hunian tidak bisa diterapkan di Indonesia, jelasnya. Pembangunan infrastruktur dari atas-bawah di Jakarta pada era Ahok berdampak pada penggusuran terhadap lebih dari 16.000 penghuni yang kebanyakan adalah rakyat miskin, dengan minimnya konsultasi maupun kompensasi.
Banyak penduduk Jakarta masih abai atas kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang inklusif di kota mereka - Artanti Wardhani (FES)
FES mempromosikan pendekatan Kota Sosial untuk pembangunan perkotaan, kata Grassi. "Ini merupakan konsep pembangunan kota yang holistik dan kolaboratif yang mengupayakan perumahan terjangkau, mobilitas terjangkau dan partisipasi warga, sembari menghindari segregasi sosial dan budaya. Tujuannya adalah mendorong para warga dan penghuni kembali ke tata kelola pemerintahan pembuatan-kota."
"Respon yang kami dapat dari para mitra dan pemangku kepentingan sangat positif," kata Program Officer Artanti Wardhani, atau Dhani. Ia mengatakan bahwa program Kota Sosial juga telah membantunya untuk lebih memahami perspektif beberapa penghuni Jakarta.
"Saya tumbuh di Jakarta, dan kadang saya terkejut oleh bagaimana mitra-mitra kami bisa kritis terhadap pemerintahan kota selama masa Ahok," ucapnya. "Tapi sekarang saya paham bagaimana semua proyek yang diarahkan oleh perusahaan teknologi dan konsep modernitas yang salah jalan tidak serta merta inklusif dan pro-rakyat miskin. Setelah bertemu dengan komunitas di kampung-kampung yang terdampak, saya jadi paham dampak dari penggusuran."
Banyak kaum urban Jakarta tetap abai terhadap kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang inklusif di kota mereka, katanya. "Kaum metropolitan hidup di dalam gelembung kota-besar kelas menengah mereka sendiri. FES bisa membantu untuk menghubungkan mereka dengan orang-orang dari strata sosial yang berbeda dan komunitas lainnya di ambang pintu mereka."
"Ini bagi saya adalah arti apa yang FES lakukan - menghubungkan orang."
###
Informasi lebih lanjut tentang kegiatan FES di Indonesia bisa dilihat di situs resmi dan ikuti Facebook fan page untuk kabar terkini.
Diterjemahkan dari Bahasa Inggris dan diterbitkan pertama kali pada 4 Juli 2018 di situs Kantor FES untuk Kerjasama Regional di Asiahttps://www.fes-asia.org/news/fes-contributes-to-the-german-indonesian-exchange-on-how-to-prepare-for-the-fourth-industrial-revolution/
Friedrich-Ebert-Stiftung
Indonesia Office
Jl. Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta Selatan 12730
Indonesia
