Sinergi 2025 dan 2030: Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berpusat pada Manusia

Prinsip Komplementaritas ini yang menjadi kunci dari paparan Rodora Turalde Babaran, Direktur Pembangunan Manusia, Sekretariat ASEAN. Fokus dari Visi ASEAN 2025 adalah "putting people first" yang diturunkan menjadi masyarakat yang berpusat pada rakyat; mendekatkan kesenjangan pembangunan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan dan setara. Seluruh aspek ini selaras dengan inti Agenda 2030 SDGs yang tidak meninggalkan siapapun (leaving no one behind). Dalam Visi ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama (Forging Ahead Together) selain di pilar politik keamanan dan ekonomi; khusus untuk pilar Sosial Budaya terdapat 18 area kunci dan 109 indikator strategis yang banyak mencakup Tujuan SDGs. Penjelasan tentang irisan antara Visi ASEAN 2025 dan Agenda 2030 SDGs ini disampaikan dalam laporan UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) tahun 2017. Identifikasi laporan ini menunjukkan bahwa kemajuan SDGs di kawasan ASEAN cukup terfragmentasi, khususnya yang masih perlu diusahakan adalah langkah penanggulangan perubahan iklim dan pengurangan ketimpangan.

Pengalaman Indonesia untuk pengarusutamaan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Nasional disampaikan oleh Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, Staf Ahli Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan. Target dalam SDGs diturunkan menjadi berbagai inisiatif di tingkat lokal dan nasional melalui Kemitraan Multi -Pihak dan kerjasama lintas-sektoral; melalui sumber pembiayaan yang menggabungkan berbagai alternatif pembiayaan inovatif dan non-konvensional. Yang juga menjadi capaian Indonesia di tingkat internasional adalah sistem monitoring dan konsultasi yang komprehensif yang disampaikan dalam Voluntary National Review (VNR) secara berkala di PBB.

Sementara itu, Dr. Atnike Nova Sigiro, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan menyoroti peran kelompok masyarakat sipil dalam ASEAN selama ini, termasuk dalam inisiatif mencapai SDGs. Sesuai dengan semboyan ASEAN 2025, kelompok masyarakat sipil mendapatkan pengakuan di dalam ASEAN. Namun dalam realitanya baru pilar sosial budaya yang lebih sering lebih memberikan kesempatan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil; misalnya untuk isu anak dan perempuan. Masyarakat sipil memiliki kontribusi yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai pembangunan yang berkeadilan. Namun seringkali inisiatif dan capaian SDGs di tingkat akar rumput yang dilakukan oleh masyarakat sipil tidak tercatat dengan baik. Menurut Atnike sesuai dengan semboyan ASEAN, jangan ada organisasi masyarakat sipil yang tidak diikutkan (leave no civil society behind) dalam perjalanan menuju visi masyarakat ASEAN.