Ketahanan Desa dalam Masa Pandemi Covid-19: Mengatasi Masalah dan Mencari Peluang
Online seminar yang diselenggarakan oleh Friedrich Ebert Stiftung pada 14 Mei 2020 dengan judul "Forum Desa Unggul, Inovatif, dan Berkelanjutan dalam Masa Pandemi Covid-19 - Mengatasi Masalah dan Mencari Peluang" diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari aparatur desa, akademisi, pemerintah pusat - daerah, para kepala desa, perwakilan NGO, media, dan pemerhati desa. Dr. Herbert Siagian, Asisten Deputi Pemberdayaan Desa dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam pidato pembukaannya menyampaikan pemaparan berbagai kebijakan dan program yang dilakukan untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19. Dr. Herbert menggarisbawahi pentingnya ketepatan dari bantuan yang diberikan pemerintah, peran Pemda, dan peran desa dalam bantuan Covid-19.
Selanjutnya Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyampaikan data dan perkembangan mengenai dampak Covid-19 terhadap sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa. Di bawah rangkaian regulasi dan dasar hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, terdapat 3 prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020, yakni padat karya tunai desa, pencegahan dan penanganan Covid-19, dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Selain itu juga digarisbawahi peran relawan desa lawan Covid-19 dalam penanganan pandemi Covid-19 di desa masing-masing. Sebesar Rp 22,48 triliun juga dialokasikan untuk BLT Dana Desa dalam penanganan Covid-19.
Melanjutkan seputar intervensi penanganan Covid 19 Herbin Manihuruk, Asisten Deputi Kompensasi Sosial dari Kemenko PMK menyampaikan tentang Pendistribusian Bantuan Sosial Terkait Penanganan Pandemik Covid-19. Terdapat beberapa program jaring pengaman sosial yang dirancang Kemenko PMK, mulai dari kartu pra kerja, banpres sembako Jabodetabek, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa, program sembako, program keluarga harapan, dan bantuan listrik. Namun ternyata terdapat kendala pelaksanaan program JPS, seperti targeting penerima bantuan, jumlah dan jenis bantuan, serta proses penyaluran.
Akhmad Misbakhul Hasan dari Seknas FITRA memaparkan topik seputar BLT Dana Desa dan tata kelola anggaran desa saat dan pasca pandemi. Persentase sebaran dana desa dalam APBN-Perubahan adalah sebesar 2020 sebesar Rp 71,19 triliun. Seknas FITRA mencermati pentingnya transparansi dan partisipasi sebagai upaya akuntabilitas sosial. Terdapat juga beberapa kendala yang masih terjadi di lapangan, seperti kesalahan eksklusi dan inklusi data yang tidak akurat, seperti lansia yang tinggal sendiri, penyandang disabilitas, dan perempuan/laki-laki yang tidak mempunyai identitas kewarganegaraan. Selain itu juga potensi penyimpangan anggaran Covid-19 juga sangat mungkin terjadi, sehingga sangat penting untuk diperhatikan semua stakeholders terkait. Salah satu rekomendasi untuk mencegah potensi penyimpangan dan menjaga transparansi anggaran BLT Dana Desa adalah dengan memperkuat Sistem Informasi Anggaran Desa.
Hadir juga dalam online seminar tersebut Hans Luju, Kepala Desa Nita, Maumere, Flores yang menyoroti isu-isu terkait distribusi BLT Dana Desa dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Desa Nita. Sebagai dampak dari penyaluran bantuan tersebut, terjadi kecemburuan sosial di tingkat masyarakat, karena adanya kesenjangan antara manajemen data dengan persepsi masyarakat. Hal ini cukup menyulitkan aparatur desa yang hanya berperan membagikan bantuan tersebut. Forum Kepala Desa Nusantara pun sudah seringkali menyerukan otonomi penyaluran bantuan, untuk memangkas birokrasi, memastikan efisiensi dan ketepatan sasaran melalui pemutakhiran dan verifikasi data secara langsung.
Aspek positif disampaikan oleh Dr. Theresia Gunawan dari Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) terkait peluang usaha dan penyaluran produk unggulan desa di masa pandemi ini. Dalam upaya menghadapi old - new - serta next normal, yang digaungkan adalah semangat mendorong kearifan lokal serta ketahanan pangan lokal. Oleh karena itu unit usaha pedesaan atau BUMDes perlu masuk dalam dunia digital untuk pemasaran dan penjualan. Terlebih lagi para perantau yang kehilangan pekerjaan di kota dan kembali ke desa, mereka dapat menjadi sumber tenaga baru. Dengan melakukan pemetaan akan skala prioritas sektor usaha serta perubahan jenis usaha, peluang bisnis yang baru dapat ditemukan. Seperti misalnya BUMDes Pasir Gombong Bekasi, BUMDes Ngargoretno Magelang, dan BUMDes Mekar Jaya Bengkalis.
Sebagai penutup Dr. Pius Sugeng Prasetyo, Dekan FISIP UNPAR menekankan dimensi transformasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang nantinya harus semakin tercermin dalam setiap pengganggaran desa. Selain itu juga ditekankan lagi pentingnya akurasi data yang dalam banyak hal masih menjadi sumber permasalahan khususnya terkait dengan distribusi bantuan sosial dan tentu saja data potensi yang dapat diunggulkan dengan berbagai inovasi serta didukung melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. ***
Friedrich-Ebert-Stiftung
Indonesia Office
Jl. Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta Selatan 12730
Indonesia
